Analisis Rekonstruktif Islam Dasar Negara

Bio-intelektual  dan Perjuangan Mohammad Natsir(Bagian III)

Analisis Rekonstruktif Islam Dasar Negara

Oleh Shofwan Karim

Walaupun  pada 2 April 1952 dalam pidatonya di  Intstitute  of International Affairs, Pakistan, Natsir mengakui  Sila  Pertama Pancasila  merupakan landasan  spiritual Bangsa  Indonesia  dan menganggap Pancasila sebagai hasil pemikiran ummat Islam Indone­sia  yang  cemerlang,  tetapi di dalam Sidang  Konstituante  itu Natsir tetap memperjuangkan Islam sebagai Dasar Negara. Pergeseran sikap itu dapat diikhtisarkan sementara atas rekonstruksi pendapat  Munawir Sjadzali, Rosihan Anwar dan Lukman Harun (alm) Berdasarkan wawancara Penulis terhadap tiga tokoh ini di Jakarta, Mei 1995 Mereka  mengajuklan  tiga alasan.

Pertama,  Natsir  merasa bahwa kewajiban  memperjuangkan  Islam sebagai Dasar negara RI pada saat yang tepat yaitu  Sidang Konstituante  yang memang merumuskan dasar  dan  falsafah negara. Ini tidak berarti Natsir menolak kebenaran  Panca­sila.  Apalagi pada tahun 1950-an itu Natsir pernah  menu­lis bahwa Pancasila tidak bertentangan dengan al-Qur’an.

Kedua, Natsir merasa berkewajiban memperjuangkan Islam  sebagai Dasar Negara karena hal itu merupakan keputusan resmi Masyumi di mana  ia  menjadi Ketua Umumnya. Jadi  hal  itu  merupakan amanah  partai yang mesti diperjuangkan. Sebagai  pemimpin yang  demokratis  maka Natsir merasa Konstituante  adalah medan demokratis untuk memperjuangan aspirasi partainya.

Ketiga, Natsir mencoba mengajukan tawaran yang paling  optimal yaitu memperjuangkan Islam menjadi dasar negara. Kalau hal itu  tidak memungkinkan, maka  sasaran  akhirnya  adalah menjadikan  Islam sebagai agama negara  sebagai  kira-kira yang  dianut  Negara Malaysia sekarang ini.   Jadi  ibarat orang  berdagang, ditawarkan  harga  yang  tinggi  (Islam menjadi  Dasar Negara), kalau hal itu tidak terkabul  maka menjadikan Islam sebagai agama negara sudah cukup lumayan. Lukman Harun mengaku hal yang  terakhir  ini  merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan langsung  kepada M. Natsir.

Selain  ketiga  kemungkinan  argumentasi di  atas  dapat  pula dianalisis suatu pandangan yang menyatakan bahwa bukan  Pancasila yang  ditolak Natsir, tetapi ia menolak pemikiran tokoh  tertentu yang memberi tafsir Pancasila bebas atau netral agama. George Mc. T. Kahin, seorang Amerika ahli masalah revolusi Indonesia meman­dang  masalah yang asasi dalam penginterpretasian Natsir  tentang Tauhid adalah solidaritas untuk kebebasan, toleransi  agama  dan keadilan sosial. (Media Dakwah, Januari, 1995:66.) Bagi  Natsir nilai ketuhanan yang dapat  menentukan fluktuasi naik turunnya derjat manusia dan kemanusiaan, dan hal itu merupa­kan  tujuan asasi Pancasila yang berdasarkan  ketuhanan  (agama). Wawasan  konseptual Pancasila yang seperti itulah  yang  mendapat tempat di hati bangsa Indonesia yang mengakui adanya Tuhan  teru­tama  umat Islam. Realitas komposisi demografis yang  menunjukkan maryoritas bangsa Indonesia adalah ummat Islam  itu  telah  tak terbantahkan  peranannya dalam perumusan dasar negara itu  adalah mereka  yang beragama Islam, maka  mustahillah  mereka  menerima Pancasila  yang  bertentangan dengan konsep  ajaran  Islam  yang berlandaskan akidah Tauhid.

Lebih  jauh  M. Natsir menguraikan apa  yang  dimaksudnya  itu dalam memberi justifikasi  keislaman  terhadap  sila-sila  dari Pancasila sebagai berikut:

1. Bagaimana mungkin Qur’an yang memancarkan Tauhid,  akan terdapat apriori pertentangan dengan Ketuhanan Yang Maha Esa. Sementara nilai Tauhid (QS. Al-Ikhlas) dalam  Islam merupakan  masalah fundamental dan basis keyakinan  yang menjiwai  setiap aktivitas umatnya. Maka muslim  manakah yang mengakui ke Esa-an Allah akan menolak dasar  negar­anya yang meletakkan nilai Tauhid sebagai nilai utamanya

2. Bagaimana mungkin Qur’an yang menegakkan istilah  islah bain  al-nas sebagai dasar pokok yang  harus  ditegakkan oleh umat Islam, dapat a-priori bertentangan dengan  apa yang  disebut   Kemanusiaan…? Sementara  Islam  menga­jarkan  bahwa  orang yang tidak mempunyai  kasih  sayang kepada  manusia, niscaya tidak pula dikasihi Allah (HR. Mutafaqqun  ‘alaih).  Maka  Muslim  manakah  yang  harus menjalin  hubungan baik antar sesama manusia  dan  kasih terhadap sesama Islam, akan menolak dasar negaranya yang mengutamakan kemanusiaan?…

3. Bagaimana  mungkin Qur’an yang mengakui adanya  bangsa-bangsa  dan meletakkan dasar yang sehat bagi  kebangsaan a-priori  bertentangan  dengan  Persatuan?.. Sementara Islam  mengajarkan umatnya untuk bersatu di bawah  panji agama  Allah dan di bawah bendera yang  dasar  negaranya dijiwai  oleh  nilai agamanya  (QS.3:103). Maka  muslim manakah  yang  cinta  persatuan dan  harap  cinta  Allah melalui  kekuatan (persatuan), akan menolak dasr  negara yang mengurtamakan persatuan?…

4. Bagaimanakah  mungkin  Qur’an yang  memberantas  sistem feodal  dan pemerintahan  istibdad  namun  mengutamakan musyawarah,  dapat a-priori bertentangan dengan  prinsip musyawarah   (kedaulatan  rakyat)?… Sementara   Islam menyerukan  pada  umatnya untuk  memusyawarahkan urusan dunianya  (QS. Al-Syura:38) dengan meletakkan  kebenaran, kebaikan dan kepentingan umat lebih utama dari kepentin­gan lainnya. Maka muslim manakah yang menolak  kepentin­gan umat (orang banyak) demi kepentingan diri  sendiri, dan  adakah ia seorang muslim bila memutuskan persoalan berdasarkan kepentingan dan kekuasaan pribadi?…

5. Bagaimana  mungkin Qur’an yang  ajaran-ajarannya  penuh dengan kewajiban menegakkan ‘adalah ijtimai’ah bisa  a-priori  bertentangan dengan dengan  keadilan sosial?… Sementara Islam mengajarkan agar senantiasa berlaku adil dalam   segala aspeknya(QS.  Al-Maidah: 8)   dan tidak menghendaki harta hanya berputar di kalangan orang  kaya bahkan termasuk oarang celaka bagi yang suka  menghitung harta  (QS.al-Humazah:1-4)     serta tergolong  pendusta agama (QS.al-Ma’un:1-7). Maka muslim manakah yang  tidak menerima  konsep  agamanya sebagai dasar negara  untuk menegakkan keadialan sosial?.. dan mungkinkha ia seorang muslim bila masih melakukan diskriminasi?… (M. Natsir, , 1957:148).

Walaupun  demikian, pada bagian lainnya Natsir berkata:  “Tapi ini tidak berarti bahwa Pancasila itu sudah identik atau meliputi semua  ajaran-ajaran Islam. Pancasila memang mengandung  tujuan-tujuan  Islam,  tetapi Pancasila itu  bukanlah  berarti  Islam”. Tentang sila pertama Pancasila, Natsir menekankan:

Berlainan  soalnya, apabila sila Ketuhanan Yang  Maha  Esa itu hanya sekedar buah bibir, bagi orang-orang yang jiwan­ya sebenarnya sceptis dan penuh ironi terhadap agama; bagi orang  ini dalam ayunan langkahnya yang pertama  ini  saja Pancasila itu sudah lumpuh. Apabila sila pertama ini, yang hakikatnya  urat-tunggal bagi sila-sila berikutnya,  sudah tumbang,  maka  seluruhnya akan hampa, dan  amorph,  tidak mempunyai bentuk yang tentu. Yang tinggal adalah  kerangka Pancasila  yang mudah sekali didpergunakan  untuk  menutup tiap-tiap langkah perbuatan yang tanpa sila, tidak berke­susilaan sama sekali. (Ibid: 149).

Penolakan pemahaman Pancasila sebagai yang telah  dikedepankan Natsir di atas oleh kelompok yang menghendaki  Pancasila  berda­sarkan pandangan duniawi dan manusiawi semata-mata yang  bersifat sekuler dan netral agama, niscaya akan memberikan kekaburan  arti dan  isi  Pancasila itu sendiri dan hal itu  dapat  mengakibatkan hal-hal sebagai berikut:

(a)bertentangan dengan tujuan dari semua perumus  Pancasi­la; (b)memerlukan perubahan letak setiap sila (sila  Ketuhanan Yang Maha Esa bukan sila pertama); (c)menafikan penjiwaan nilai ketuhanan kepada seluruh sila dari Pancasila; (d)seluruh aktivitas bangsa  bukan  lagi  dijiwai nilai ketuhanan; (e)mengubah cara  hidup, pemikiran dan  cita-cita  bangsa Indonesia dari mengutamakan kepentingan dunia dan  akhirat kepada kepentingan duniawi semata-mata; (f)memberikan kekosongan jiwa kepada seluruh bangsa  Indo­nesia dan membuka pintu kezaliman dari segala bidang; (g)menebar benih perpecahan dan kesengsaraan untuk memetik badai kehancuran; (h)akan  menjauhkan manusia dari Tuhan, karena hidup  ber­bangsa  dipisahkan dari agama. Akibatnya  sains,  ekonomi, politik,  psikologi,  filsafat  dan  undang-undang serta seluruh  aspek kehidpan manusia terpisah dari  nilai-nilai moral, etika dan norma budaya berdasrkan agama. ( Media Dakwah, Loc. Cit.: 67).

Sebagai telah dimaklumi, perjuangan umat Islam melalui partai-partai  Islam yang dimotori Masyumi  dalam  Sidang  Konstituante telah  gagal memperjuangkan Islam menjadi dasar negara.  Soekarno secara sepihak telah mendekritkan kembali ke UUD 1945 pada  tang­gal  5 Juli 1959. Sidang Konstituante itu sendiri dianggap  seba­gian pihak mengalami jalan buntu. Sementara pihak lain menganggap sudah  tercapai  90 persen kesepakatan dalam  menentukan  undang-undang  dasar yang baru, kecuali soal dasar negara yang  dimaksud yang belum tuntas. Sebelum dekrit tadi, seperti dimaklumi, tahun 1958 beberapa daerah bergolak antara lain dideklarasikannya  PRRI 15 Februari 1958 di Sumatera.

Kenegarawanan Natsir dianggap beberapa pihak meredup ketika ia ikut  PRRI di Sumatera. Kepemimpinannya di Masyumi dipegang  oleh Mohammad  Rum dan Prawoto Mangkusasmito yang tidak  mau  terlibat dengan pergolakan di daerah. Keikutsertaan Natsir dalam  perjuan­gan  PRRI, bagi sebagian kalangan menjadi tanda tanya.  Apa  yang menjadi motivasi sebenarnya tokoh yang terkenal sangat demokratis dan berfikir integratif serta republiken tulen dan unitarian  mau berpihak kepada PRRI. Meskipun pertanyaan itu belum sempurna bisa terjawab dan masih membutuhkan penelitian yang cermat, namun dari apa  yang  dikemukakan berapa penulis seperti Siddiq  Fadhil  dan George  Mc Turnan Kahin serta wawancara Tempo dapat menjadi per­timbangan.

Menurut  Fadhil,  penyertaan Natsir dalam PRRI  harus  dilihat sebagai suatu usaha menghalangi tindakan-tindakan tidak  demokra­tik  dan  tidak konstituional yang dilakukan  Soekarno.  Pendapat lain, menurut Kahin, Natsir di dalam PRRI memberikan konstribusi terbesar  dengan menjaga tetapnya PRRI  berjuang  dalam  konteks negara kesatuan RI bukan untuk keluar dari RI  apalagi  bersifat sparatisme. Sementara pengakuan Natsir sendiri tentang keikutser­taannya  dalam  PRRI ini seperti disampaikan kepada  Tempo  yang dikutip kembali  oleh Tempo 13 Feberuari  1993  adalah  lantaran Presiden  Soekarno–dengan Konsepsi “Presiden”  -nya  yang  akan merombak  struktur negara  secara  keseluruhan–telah  melanggar konstitusi.  Bung  Karno bermaksud menguikut sertakan  PKI  dalam Kabinet, yang juga ditentang Bung Hatta.

Kemarahan Soekarno kepada Natsir tampaknya tidak proporsional. Hanya  lantaran Natsir, Syafruddin Perwiranegara dan  Burhanuddin Harahap berpihak kepada PRRI, dianggap Masyumi secara keseluruhan sudah  makar dan dengan alasan itu Soekarno memberangus  Masyumi dengan  Kepres 200 tanggal 15 Agustus 1960 padahal Mohammmad  Rum dan  Kasman Singodimejo menyatakan Masyumi tidak berpihak kepada PRRI. Kepres itu merujuk kepada Peraturan Pemerintah No. 7  Tahun 1959 dalam konsiderannya mengatakan bahwa  sebagian  tokoh-tokoh Masyumi terlibat dalam pemberontakan.

Tentang  Masyumi  dibubarkan atau  membubarkan  diri,  menurut Yusril Ihza Mahendra adalah soal teknis semata. Karena  meskipun sudah  ada Kepres  200, tetapi pelaksanaan  pembubaran  Masyumi dilaksanakan  oleh Masyumi itu sendiri. Walaupun bersifat  teknis implikasinya  sangat  starategis. Karena di dalam Kepres 200  itu dinyatakan  bahwa  kalau  dalam tempo tiga  bulan  Masyumi  tidak membubarkan diri, maka Masyumi dinyatakan sebagai partai  terlar­ang.  Sebelum tiga bulan berakhir, Prawoto  membubarkan  Masyumi. Ibaratnya  vonis hukuman mati  dari Presiden  tetapi pelaksanaan eksekusinya  adalah oleh Masyumi sendiri. Jadi  meskipun  Masyumi bubar, tetapi bukan Partai terlarang. Ini suatu dalil yang  tepat untuk menolak sikap Orba dulu yang menyamakan Masyumi dengan  PKI sebagai partai terlarang.

Ketika  rekonsiliasi nasional tercapai dengan selesainya  PRRI dan  semua yang terlibat PRRI menerima amnesti dan abolisi,  maka Natsir  yang seyogyanya bebas, tetap dipenjarakan  oleh  Soekarno dengan  status karantina politik di Batu, Jatim  tahun 1960-1962 kemudian dipindahkan ke RTM Jakarta 1962.

.

BERPOLITIK MELALUI DAKWAH (1966-1993)

Beliau  baru  bebas secara fisik dari  penjara  Soekarno  oleh Soeharto  namun kembali terkarantina dalam makna  politik  karena tidak  boleh berpolitik praktis. Beliau aktif dalam forum  petisi 50  pada  tahun 1980, akibatnya lebih  parah.  Sebelum  bergabung dengan  kelompok Petisi 50 itu, Natsir masih bisa aktif  menulis, bicara  dan berpergian. Setelah bergabung dengan kelompok  petisi itu  Natsir  dicekal ke luar negeri, bicara dan menulis.  Dengan demikian  pergantian rezim Orla ke Orba bagi kehidupan  dan  per­uangan  Natsir  tidak  banyak maknanya,  terutama  dalam  kifrah politik  praktis.  Pada hakikatnya beliau meskipun  secara  fisik telah lepas dari penjara Orla, namun secara psikhis dan  rohaniah beliau tetap di dalam  “penjara” Orba.

Meskipun begitu di awal Orba, Natsir tetap vokal mengedepankan pemikiran dan suara hati nuraniya. Di antaranya bahwa Orba  harus mempunyai  karakteristik  tersendiri berbeda dengan  sistem  Orde Lama (Orla) yang diktatur, walaupun resminya diberi nama  “demok­rasi  terpimpin”. Selanjutnya ia berkata:

“Oleh karena itu,  ciri karakteristik  sistem Orde Baru yang kita tuju, yang harus  radi­kal, berlainan dari sistem diktatur itu tentulah ciri  demokrasi, yakni  demokrasi  dalam kerangka Undang-Undang Dasar  Proklamasi kita,  1945, demokrasi di bawah hukum”.  (, M. Natsir,  1987:2).

Walaupun Natsir  menekankan pentingnya hukum, namun manusia penegak hukum sangat  pula menentukan.  Ia  berkata:

“Akan tetapi, sebagaimana  kita  sadari semata-mata  undang-unang tidak dapat merobah manusia. “Mere  law doen’t  change man”. Sedangkan yang menentukan ciri  yang  hakiki dari  satu sistem atau struktur kenegaraan, akhirnya ialah unsur manusianya, human element-nya, bukan pula semata-mata hasil peru­ndang-undangan pada sesuatu masa. (Ibid. : 3).

Terhadap  hal  itu Natsir mencontohkan betapa Orla  dan  Orba, keduanya  berikrar memegang UUD 1945. Produk undang-undang  dasar yang sama, bisa digunakan oleh dua “orde” yang berlawanan,  untuk melegalisir  tindakan-tindakannya  masing-masing. Pada  akhirnya manusianya  lebih menentukan. Katanya, “in the last analysis,  it is  the human being that counts”. Ia menyebut  hal  itu  sebagai “undang-undang  baja sejarah”, yang berlaku dari zaman ke  zaman. Dalam  istilah agama Islam, disebut sunnatullah, yang  dilukiskan dalam  al-Qur’an  surat Al-Ra’ad 11,  “Sesungguhnya  Allah  tidak mengubah  keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah  apa  yang ada pada diri mereka sendiri“. (Ibid.,h.4.)

Walaupun  secara  politik Natsir tidak  dapat  bergerak  dalam makna  praktis,  namun ia pernah diminta  bantuan  oleh  Soeharto untuk  memulihkan  hubungan  Indonesia dan Malaysia.  Untuk  itu Natsir  menulis  surat  khusus kepada Tengku  Abdul  Rahman yang dibawa  Ali  Moertopo,  pembantu dekat  Soeharto.  Langsung  atau tidak, surat itu nampaknya turut memberi andil terhadap  surutnya konfrontasi  kedua negara, Indonesia-Malaysia sejak 1963 di  masa pemerintahan  Soekarno. Pada 1967 hubungan kedua  negara  mencair kembali.  Begitu pula ketika pemerintah Soeharto kesulitan dalam meminta bantuan modal asing, Natsir kembali berinisiatif memulus­kan bantuan dari Jepang serta beberapa negara Timur Tengah  untuk pembangunan Indonesia.

Keinginan Natsir untuk berkiprah kembali di bidang politik  di masa  Orba, pernah dicoba. Masyumi partai yang pernah  jaya  dan besar di tangan Natsir tahun 1950-an telah dicoba untuk  dihidup­kan kembali. Tetapi pemerintah Soeharto tidak memberikan peluang untuk  merehabilitasi  partai umat Islam  ini.  Agaknya  hal-hal inilah  yang membuat Natsir memilih medan dakwah.  Meskipun  ada yang berpendapat Natsir sebenarnya tetap “berpolitik” dalam medan dakwah itu, namun secara kategorik beliau adalah mujahid  dakwah. Bersama-sama tokoh ummat yang sehaluan dengannya beliau mendiri­kan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII) tahun 1967.   

(Bersambung ke Bagian IV)